The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

Blog Article

Indonesian police have named a human legal rights lawyer and activist a suspect for alleged incitement and spreading fake information on line growing violent protests while in the region’s restive West Papua area.

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. System besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

There was a rise in scenarios criminalizing human rights defenders and authorities critics by way of defamation circumstances, harassment, intimidation and attacks in opposition to political dissidents, equally physically and on line.

… What about All those unregistered groups, how do we control how they need to be disbanded? We'd like a transparent lawful foundation… Could you think about if Professional-IS persons designed a speech in a community event similar to the Auto Free of charge Working day and after that declared that the government had been infidels and killing them really should be justified?”

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.

Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media situs web masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Indonesia’s new president, Prabowo, provides a gruesome reputation of human legal rights violations and hostility to democracy. But a slick marketing campaign properly offered him for a cuddly grandpa determine, with vital support from outgoing president Jokowi.

In exercise, this ‘conversation technique’ is actually a type of government intimidation in direction of civil Culture, usually comprised by members of your National Police and BIN in plainclothes apprehending college students and public discussions about Omnibus Legislation prior to the wake with the pandemic.

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan essential AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Indonesian anti-corruption activists have endured a surge of digital attacks, from your hacking of messaging accounts for the sabotage of a zoom convention with pornography for Talking out from the sacking of seventy five officials through the company. Strategies team reported that the sacking seemed to be abid to undermine the Corruption Eradication Commission function.